Ketua LAKI DKI Jakarta Dukung Hasil Rakernas ke-18: Desak Revisi UU Tipikor dan Penetapan Hari Anti Korupsi Nasional

Bekasi –sinarraya.co.id Ketua Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Provinsi DKI Jakarta, Jerry Nababan, menyatakan dukungan penuh terhadap hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-18 Dewan Pimpinan Pusat LAKI yang digelar di Grand Kamala Lagoon, Bekasi, Minggu (18/5/2025).

Dalam keterangannya kepada wartawan, Jerry menegaskan bahwa Rakernas tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk pemerintah, termasuk dorongan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan usulan penetapan Hari Anti Korupsi Indonesia setiap tanggal 20 Mei.

“Ini bukan sekadar seremonial, tapi bagian dari upaya sistematis untuk menyadarkan publik akan darurat korupsi yang tengah kita hadapi. Revisi UU Tipikor sangat mendesak dilakukan agar lebih relevan dengan tantangan korupsi saat ini,” ujar Jerry.

Ia menyebut, kondisi korupsi di Indonesia sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan karena merambah hampir seluruh aspek kehidupan. “Kita sudah masuk tahap darurat korupsi. Kalau tidak ditangani serius, ini akan menghancurkan masa depan bangsa,” tegasnya.

Jerry juga mendorong penegak hukum untuk bertindak tegas dan menyeluruh dalam memberantas korupsi. Menurutnya, tindakan tegas tanpa pandang bulu sangat penting agar tidak ada lagi pihak yang merasa kebal hukum.

“Korupsi itu membuat rakyat sengsara dan memiskinkan negara. Uang yang seharusnya untuk membangun, malah dinikmati segelintir orang,” ujarnya.

Selain itu, Rakernas juga merekomendasikan dilakukannya gerakan nasional antikorupsi secara masif, khususnya dalam bentuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Jerry menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan dukungan serta membangun kesadaran kolektif tentang bahaya laten korupsi.

“Bahaya korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di banyak negara lain, terutama yang sedang berkembang. Di sana, korupsi menjadi penghambat utama pembangunan dan merusak kepercayaan terhadap negara,” katanya.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ribuan pejabat publik telah terjerat kasus korupsi sejak awal 2000-an, yang membuktikan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan pendekatan luar biasa pula.

“Karena itu, kami berharap pemerintah benar-benar mendengar suara rakyat yang disuarakan melalui LAKI dalam Rakernas ini,” pungkas Jerry.(tim MCI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *