Bekasi, 10 Februari 2026 — sinarraya.co.id
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 sebagai dasar utama penyusunan program literasi dan inklusi keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan survei tahun ini menandai kolaborasi yang lebih luas dengan keterlibatan LPS untuk pertama kalinya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sekaligus Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa sinergi antar lembaga menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas data.
“Ada yang berbeda tahun ini karena keterlibatan LPS. Ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi antara OJK, LPS, dan BPS,” ujar Friderica saat pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Friderica menjelaskan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan memiliki korelasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, survei ini menjadi landasan penting untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran.
SNLIK 2026 menghadirkan pembaruan signifikan dengan penyajian indeks literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi.
Data tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah memahami posisi dan strategi peningkatan literasi finansial di wilayah masing-masing.
Anggito Abimanyu menambahkan bahwa peningkatan jumlah responden menjadi langkah penting untuk menghasilkan data yang lebih akurat.
Tahun ini jumlah sampel melonjak dari 10.000 menjadi 75.000 responden, sehingga analisis dapat dilakukan hingga tingkat provinsi.
“Dengan perluasan sampel, kualitas data menjadi lebih objektif dan komprehensif untuk mendukung kebijakan literasi dan inklusi keuangan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi kolaborasi tiga lembaga tersebut.
Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pendataan, seraya memastikan kerahasiaan data responden dijaga sesuai standar perlindungan data yang berlaku.
Pendataan SNLIK 2026 berlangsung pada 4–18 Februari 2026, menyasar 75.000 responden berusia 15–79 tahun di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Survei dilakukan oleh ribuan petugas lapangan melalui metode tatap muka menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), dengan pengawasan berlapis untuk menjaga kualitas data.
Hasil survei ini akan menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat tahun 2025 sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target pembangunan nasional.
Berdasarkan RPJMN 2025–2029, literasi keuangan ditargetkan mencapai 69,35 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2029. Sementara dalam RPJPN 2025–2045, inklusi keuangan ditargetkan mencapai 98 persen.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, OJK terus menggalakkan program literasi melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) bersama berbagai pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.
OJK, LPS, dan BPS menegaskan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan berbasis data yang akurat dan objektif.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem keuangan nasional yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.(*/zainul irwansyah)
