Holding Perkebunan Nusantara Perkuat Kolaborasi, PTPN IV PalmCo Regional V Terima Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat

PONTIANAK – sinarraya.co.id

PTPN IV PalmCo Regional V, anak usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Aula Utama Kantor Regional V, Pontianak, Selasa (2/6/2026).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana konstruktif tersebut menjadi wadah diskusi mengenai berbagai isu strategis di sektor perkebunan, khususnya terkait tata kelola industri kelapa sawit di Kalimantan Barat.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Business Support Head yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Region Head PTPN IV Regional V Donny Amril, Operation Head I Ihsan, Operation Head II Dedy Gurning, serta para Kepala Bagian.

Sementara itu, rombongan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh Ketua DPRD Kalimantan Barat Aloysius, S.H., M.Si., didampingi Wakil Ketua DPRD H. Naofal Nofiendra, Ketua Komisi II Fransiskus Ason, Wakil Ketua Komisi II Aleksander, Sekretaris Komisi II Dian Eka Muchairi, serta anggota Komisi II lainnya.

Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi dan masukan terkait dinamika industri perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, khususnya mengenai disparitas harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS), pengelolaan perkebunan, serta pengalokasian dan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya DPRD untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kondisi dan perkembangan sektor perkebunan di Kalimantan Barat.

Menurutnya, perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami ingin memperoleh gambaran yang komprehensif terkait mekanisme penetapan harga TBS, pengelolaan perkebunan, serta pelaksanaan program CSR/TJSL perusahaan. Informasi dan masukan yang diperoleh dari pertemuan ini akan menjadi bahan penting dalam mendukung fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan sektor perkebunan di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, manajemen PTPN IV Regional V memaparkan kondisi operasional perusahaan, mekanisme pembelian TBS, pola kemitraan dengan petani, serta berbagai program sosial yang telah dilaksanakan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Business Support Head yang juga menjabat sebagai Plt. Region Head PTPN IV Regional V, Donny Amril, menyampaikan bahwa kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat merupakan momentum strategis untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan.

“Melalui dialog yang berlangsung terbuka, kedua belah pihak dapat saling bertukar pandangan dan masukan guna mendorong terciptanya tata kelola perkebunan yang transparan, berkelanjutan, dan berdaya saing. Pertemuan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Donny.

Lebih lanjut, Donny menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap sektor perkebunan. Menurutnya, komunikasi yang baik antara perusahaan dan pemangku kepentingan merupakan modal penting dalam mendorong pertumbuhan industri perkebunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi daerah maupun masyarakat.

Pertemuan berlangsung lancar dan diharapkan semakin mempererat hubungan kelembagaan antara Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN IV Regional V dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya iklim usaha perkebunan yang kondusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(*/zainul irwansyah).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *