Pontianak – sinarraya.co,id Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kalimantan Barat Harmonis, Damai dan Toleransi”, yang digelar oleh Pemuda Dayak Kalbar di Hotel Ibis Pontianak, Jumat (5/9/2025).
Acara ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemuda, tokoh adat, tokoh politik, hingga akademisi. FGD tersebut menjadi wadah strategis dalam merespons dinamika sosial dan isu kebangsaan yang berkembang di tengah masyarakat Kalbar.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan keprihatinannya terhadap meningkatnya gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi di Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir.
Dia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian dari demokrasi yang dijamin oleh konstitusi, namun harus tetap dilakukan secara damai dan bermartabat.
“Di balik kebebasan menyampaikan pendapat, kita juga harus waspada terhadap potensi gejolak sosial dan perpecahan bangsa. Apalagi jika aksi dilakukan dengan anarkisme, vandalisme, dan kekerasan, tanpa ada ruang musyawarah atau dialog yang konstruktif,” ujar Gubernur.
Lebih lanjut, ia menyoroti ancaman penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab di tengah situasi nasional yang tidak stabil.
Gubernur pun memberikan apresiasi tinggi kepada para pemuda Dayak yang telah menginisiasi kegiatan ini. Ia menilai FGD ini sebagai langkah positif dalam memperkuat semangat kebangsaan dan membangun masa depan Kalimantan Barat yang lebih inklusif.
“Saya sangat mengapresiasi inisiatif pemuda Dayak Kalbar yang responsif terhadap situasi bangsa hari ini. FGD ini adalah langkah strategis untuk menggali ide-ide cemerlang dalam membangun Kalimantan Barat yang harmonis, damai, dan toleran,” katanya.
Gubernur juga mengajak generasi muda untuk menjadi agen perubahan yang menebarkan nilai-nilai persatuan dan kebhinekaan di tengah masyarakat.
“Mari kita tanamkan bahwa damai adalah pilihan, dan toleransi adalah jembatan menuju harmoni. Ketika kita mampu berdiri bersama dalam semangat kebersamaan, Kalimantan Barat akan terus menjadi rumah yang aman dan penuh harapan bagi semua,” tegasnya.
Terkait sejumlah isu yang disuarakan dalam aksi mahasiswa, seperti ketidakadilan dan pengelolaan sumber daya alam—termasuk kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)—Gubernur menyatakan bahwa pemerintah provinsi tengah mengupayakan solusi nyata, seperti legalisasi wilayah pengelolaan rakyat (WPR).
“Kita sedang upayakan agar masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil PETI bisa mendapatkan legalitas melalui pembentukan koperasi dan pengakuan wilayah WPR. Sudah ada dua lokasi yang disetujui di Ketapang dan Kapuas Hulu, lainnya sedang menyusul,” jelasnya.
FGD ini diharapkan menjadi titik awal penguatan dialog, kolaborasi, dan aksi nyata dalam menjaga keharmonisan sosial di Kalimantan Barat. Melalui kegiatan ini, para pemuda Dayak menunjukkan peran pentingnya dalam merawat semangat kebhinekaan dan mendorong perdamaian di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.
Jika Anda membutuhkan versi pendek (untuk media sosial atau siaran pers singkat), saya juga bisa bantu buatkan.(*/buyung)
