GNPK RI Kalbar Soroti Dugaan Keterlibatan Oknum Pejabat dalam Tambang Ilegal

Pontianak – sinarraya.co.id

 

PW GNPK RI Kalimantan Barat mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung langkah Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam memberantas praktik tambang ilegal yang dinilai semakin meresahkan dan merusak lingkungan.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua PW GNPK RI Kalbar Ellysius Aidy Jumat (22/5) yang menilai penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menindak oknum-oknum yang diduga menjadi pelindung atau beking aktivitas tambang ilegal.

 

“Mari kita dukung Kejagung dan Kejati Kalbar dalam pemberantasan oknum-oknum mafia tambang ilegal. Kami juga menyarankan agar aparat penegak hukum memproses dan menangkap para oknum pejabat yang diduga menjadi beking para penambang ilegal, mulai dari tingkat daerah hingga tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

 

Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tidak mungkin berjalan tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh maupun jabatan strategis. Ia menilai seluruh rangkaian kegiatan tersebut tersusun secara sistematis, mulai dari pemilik modal, pelaksana lapangan, hingga oknum-oknum yang diduga memberikan perlindungan.

 

“Kalau mau jujur, rangkaian ini tersusun rapi. Ada pemilik modal, pelaksana di lapangan, hingga oknum yang memiliki jabatan strategis ikut bermain. Karena itu masyarakat harus bersatu mendukung penegak hukum, baik Kejaksaan Agung, Kejati Kalbar, maupun aparat lainnya yang masih memiliki hati nurani dan amanah dalam menjalankan tugas,” katanya.

 

PW GNPK RI Kalbar juga menyoroti dampak besar dari aktivitas tambang ilegal terhadap kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Mereka menilai praktik tersebut telah merusak alam Kalimantan Barat dan berpotensi mengancam kehidupan masyarakat di masa mendatang.

 

“Alam semakin rusak akibat ulah mafia tambang ilegal. Negara juga dirugikan sangat besar dari kegiatan tersebut. Sudah saatnya masyarakat Kalbar tidak mau lagi menjadi korban dari aktivitas penambangan ilegal,” tegasnya.

 

PW GNPK RI Kalbar berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas, transparan, dan tanpa tebang pilih dalam memberantas praktik tambang ilegal demi menjaga kelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat luas.(tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *