JAKARTA – sinarraya.co.id
Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) meminta pemerintah tidak hanya melakukan evaluasi terhadap pimpinan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat pusat, tetapi juga melakukan penilaian menyeluruh terhadap jajaran pelaksana di daerah, termasuk di Kalimantan Barat.
Ketua DPP LAKI Burhanudin menilai .
S.H berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG menjadi indikator perlunya evaluasi secara menyeluruh agar program unggulan pemerintah tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.
“Bukan hanya pimpinan tingkat pusat saja yang perlu dievaluasi. Pimpinan di daerah, termasuk Kalimantan Barat, juga sudah layak dievaluasi apabila dalam pelaksanaannya sering terjadi masalah yang merugikan masyarakat dan menghambat tujuan program,” tegas pihak LAKI dalam keterangannya.
Menurut LAKI, program MBG memiliki tujuan yang sangat baik untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Namun, dalam implementasinya masih diperlukan pembenahan sistem agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh penerima yang berhak.
LAKI menilai salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat sistem pengawasan, baik dari internal maupun melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.
“Baiknya sistem MBG dievaluasi agar benar-benar tepat sasaran. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah peningkatan pengawasan dari masyarakat agar tidak terjadi permainan yang berpotensi menimbulkan masalah serta mencegah terjadinya praktik korupsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, LAKI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya program MBG sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“LAKI siap mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta terbebas dari praktik-praktik yang merugikan negara maupun masyarakat,” pungkasnya.(*/zainul irwansyah).
