Tribratanews.kalteng.polri.go.id – Polres Barito Utara – Guna memastikan bantuan sosial sampai kepada yang berhak tanpa potongan, Polsek Gunung Purei melaksanakan sosialisasi Saber Pungli di kantor pelayanan desa pada Kamis siang (23/04/2026). Kegiatan ini menyasar aparatur desa dan keluarga penerima manfaat guna memberikan pemahaman mendalam mengenai larangan pemotongan dana bantuan dengan alasan apa pun, sehingga hak-hak masyarakat kurang mampu tetap terjaga dengan sangat baik dan sesuai dengan instruksi pemerintah pusat di wilayah hukum Barito Utara.
Kapolsek Gunung Purei, Ipda Hermendi, S.I.P., menyampaikan bahwa pungutan liar dalam penyaluran bantuan sosial merupakan tindakan yang sangat mencederai rasa keadilan dan dapat menghambat program pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Beliau menegaskan bahwa Polri akan terus mengawal setiap tahapan distribusi bantuan agar terbebas dari pungutan tidak resmi, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses administrasi kependudukan yang menyertainya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara akuntabel demi kesejahteraan warga Kecamatan Gunung Purei.
Ipda Hermendi, S.I.P. menjelaskan bahwa sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan edukasi mengenai sanksi hukum yang berat bagi siapa saja yang berani memotong hak rakyat kecil untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan jika ada oknum yang meminta “uang administrasi” atau “uang terima kasih” saat penyerahan bantuan, karena setiap laporan warga akan menjadi dasar bagi Satgas Saber Pungli untuk melakukan tindakan tegas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Beliau menambahkan bahwa setiap pelayanan di kantor desa mulai dari surat pengantar hingga legalisir dokumen tidak dipungut biaya tambahan di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa yang sah. Personel Polsek Gunung Purei secara rutin melakukan pengecekan langsung ke rumah warga untuk menyerap aspirasi dan keluhan terkait adanya praktik pungli, guna memastikan bahwa keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada diskriminasi dalam pelayanan publik di tingkat paling bawah.
Dalam kegiatan tersebut, Ipda Hermendi, S.I.P. juga berdialog dengan perangkat desa untuk memperkuat komitmen anti korupsi dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat akar rumput setiap harinya. Sosialisasi ini diharapkan mampu membangun budaya kerja yang akuntabel, sehingga integritas instansi pemerintah desa semakin meningkat dan masyarakat merasa terlindungi dari segala macam praktik pemerasan yang dapat merugikan perekonomian keluarga serta merusak kepercayaan publik terhadap aparat negara di Barito Utara.